Gubernur Bali Made Mangku Pastika atas nama Presiden RI, Kamis (11/8) melantik dan mengambil sumpah Walikota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra, SE. MSi dan Wakil Walikota IGN. Jaya Negara, SE periode 2010-2015, dalam rapat Paripurna istimewa yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kota Denpasar yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Denpasar Wayan Darsa, S.Sos. di Gedung Kcirarnawa Taman Budaya Denpasar. Hadir juga Wakil Gubernur Bali AA. Puspayoga, Ketua DPRD Bali AA. Ratmadi, Mantan Gubernur Dewa Berata, 3 Anggota DPRRI Dapil Bali, Nyoman Dhamantra, Gde Sumarjaya Linggih dan AA. Rai Wirajaya, Anggota Muspida Kota Denpasar tokoh masyarakat dan undangan lainya. Tampak hadir Bupati Badung AA. Gde Agung, SH. Bupati Gianyar Ir. Cok. Raka Arta Ardana Sukawati, Bupati Klungkung Wayan Candra, SH., Bupati Bangli Made Gianyar dan Bupati lainnya diwakili oleh wakilnya masing-masing. Gubernur Made Mangku Pastika pada kesempatan tersebut mengaku sangat berbangga atas pelaksanaan pesta demokrasi di Kota Denpasar telah berlangsung dengan lancar, aman, damai dan demokratis. Hal ini menurutnya tidak terlepas dari parisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat Denpasar baik langsung maupun tidak langsung. “ Atas kondisi ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan partai politik para kandidat dan seluruh masyarakat pendukung dengan pelaksaan demokrasi yang penuh etika, kedewasaan dan taat hukum. Oleh karenanya dengan telah dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota ini, saya mengharapkan kepada masyarakat Kota Denpasat agar mendukung sepenuhnya kepemimpinan IB Rai Dharmawijaya Mantra dan IGN Jaya Negara,” kata Mangku Pastika. “Rasa kebersamaan serta didasari semangat menyama braya hendaknya dapat dijadikan modal dasar yang kuat untuk melanjutkan program pembangunan Denpasar lima tahun,” katanya. Selebihnya Mangku Pastika juga meminta agar IB. Rai Mantra yang baru terpilih menjadi Walikota Denpasar agar memperhatikan masalah-masalah perkotaan secara serius, seperti pengelolaan sampah, penanganan banjir, penataan parkir sampai pada keamanan dan ketertiban masyarakat. “Kondisi perkotaan ini adalah merupakan realitas keseharian yang harus ditangani secara serius melalui kebijakan yang efektif serta koordinasi dengan instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat,” tegasnya.